Isu-Isu Khusus

Isu-Isu Khusus

Perkembangan Situasi Terkini di Papua

Isu Papua, yang berkembang saat ini, adalah pencitraan negatif, yang muncul akibat pendekatan, yang dilakukan pada masa lalu. Pendekatan dalam menangani Papua, yang cenderung represif, telah merugikan Pemerintah, dengan berkembangnya opini negatif baik di dalam maupun di luar negeri. Karenanya, sejak tahun 2005, Pemerintah telah meninggalkan pendekatan tersebut, dan menyikapi masalah Papua dengan lebih menekankan pada pendekatan kesejahteraan. Namun demikian, kelompok anti “NKRI’’ masih menggunakan paradigma lama yang intinya selalu mendiskreditkan  Pemerintah, yang masih melakukan pelanggaran HAM di Papua.  

Faktanya, demokrasi dan penghormatan terhadap HAM merupakan asset utama dalam diplomasi Indonesia. Melekatnya elemen esensi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, menjadikan diplomasi Indonesia semakin feasible dan mudah berkiprah di panggung politik internasional. Untuk itu, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus selalu dikomunikaksikan dengan baik untuk menjawab berbagai pihak yang kurang puas di luar negeri.

Meskipun pendekatan kesejahteraan sudah menjadi ketetapan Pemerintah, perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya dari waktu ke waktu terjadi gangguan dari sekelompok kecil masyarakat yang bersenjata di daerah tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kelompok tersebut seringkali menimbulkan keresahan diantara masyarakat melalui serangkaian serangan bersenjata seperti yang terjadi di sekitar fasilitas Freeport dan Kabupaten Puncak Jaya. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia seperti halnya pemerintah manapun juga, memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari gangguan kelompok bersenjata dimaksud. 

Pemri berpandangan bahwa masalah Papua merupakan masalah dalam negeri yang harus diselesaikan dalam kerangka NKRI dengan perangkat Otsus dan Inpres percepatan pembangunan di Papua (The New Deal Policy for Papua). Kedudukan Papua sebagai bagian NKRI tidak terbantahkan, sesuai dengan hukum internasional dan didukung oleh dunia internasional. Untuk itu, berbagai upaya Kelompok Separatis Papua/ anti “NKRI” adalah  tidak memiliki justifikasi yang sah dalam mencapai tujuan politiknya.

Penyelesaian masalah Papua perlu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyadarkan kelompok pendukung “separatis” secara damai dan menghindarkan konflik horizontal serta menciptakan iklim yang kondusif bagi segenap komponen bangsa. Dalam iklim politik yang semakin kondusif dan demokratis, akan sangat bermanfaat apabila tokoh-tokoh Papua yang masih berada di luar negeri ingin kembali ke tanah air untuk secara bersama-sama memajukan Papua dan Indonesia. 

Sementara itu, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan SDM di Papua,  Pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B). Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan dan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada intinya adalah merupakan pelaksanaan pembangunan yang menitikberatkan “Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan” kepada masyarakat Papua. 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah tersebut, khususnya yang terkait dengan isu Papua, Kemlu bersama Perwakilan RI di luar negeri secara aktif telah mengintensifkan pendekatan-pendekatan terhadap semua pihak yang selalu menaruh concern mengenai isu Papua di luar negeri  seperti  kalangan Pemerintah,  Parlemen,  tokoh politik,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan lain-lain sebagainya. Kemlu secara aktif juga menyampaikan informasi berbagai perkembangan terkini Papua kepada semua Perwakilan RI di luar negeri agar masyarakat internasional mengetahui perkembangan Papua secara objektif.